TENGGARONG – Bagi organisasi atau lembaga penerima dana bantuan sosial(bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar di tahun 2010 agar tidak senang dulu. Karena mulai awal tahun 2011 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar akan mengaudit secara menyeluruh seluruh organisasi maupun lembaga penerima bansos 2010 tersebut.
Assisten IV bagian Kesra dan Humpro Setkab Kukar Drs Bahrul MM mengatakan, audit yang akan dilaksanakan awal tahun 2011 ini sangat diperlukan bagi pemerintah selaku pemberi bantuan. Hal tersebut merupakan sebagai bagian dari pertanggung jawaban pasca dicairkannya bantuan tersebut terhadap penerima bansos, apakah penggunaannya sudah semestinya atau malah justru tidak tepat sasaran.
“Awal 2011 kita sudah menjalankan audit ke organisasi dan lembaga penerima bansos tahun 2010 ini, paling tidak sekitar tiga bulan lah kami akan lakukan audit untuk mempertanggunjawabkan pendistribusian bansos tersebut,“ kata Bahrul. Dilanjutkannya, Audit tersebut meliputi penggunaan dana dipergunakan untuk apa, apakah untuk membiayai operational organisasi, insentif pengurus organisasi dan membangun kantor organisasi yang belum memiliki kantor secara permanen atau rehab kantor organisasi yang sudah ada, jangan sampai ada penggunaan yang tidak wajar dilakukan organisasi tersebut. “Semua yang akan kami lakukan semata-mata demi memperbaiki sistim pemerintahan agar lebih baik lagi, dan kami memiliki kewajiban untuk mengaudit, dari dana yang pemerintah berikan kepada masing organisasi, dan apabila diketemukan penyimpangan dalam penggunaan dana yang dilakukan oleh pengurus organisasi, maka akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum,“ jelas Bahrul.
Untuk itu, bahrul mengharpakan kepada seluruh para pengurus organisasi penerima bansos, untuk bersikaf kooperatif kepada tim yang akan datang melakukan audit, dengan memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) secara lengkap, diminta untuk bekerja sama secara baik, demi menjaga citra baik bagi pemerintah dan pemerataan keadilan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konsep Gerbang Raja yang sama-sama akan kita sukseskan. (ale)
Tinggalkan Balasan